10/04/2018

DUGAAN KORUPSI PDKS SIMELUE, Mantan Dirut Ditetapkan Tersangka



Berita terkini aceh

ACEH - Selain kasus dugaan korupsi pengadaan Alat kesehatan di Rumah Sakit Dokter Zainal Abidin Banda Aceh, Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh Chaerul Amir menyampaikan perkembangan pengusutan kasus dugaan Korupsi Perusahaan Daerah Kelapa Sawit (PDKS) Simeulue. Setelah sebelumnya menetapkan mantan bupati Simelue berinisial D, kini Penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejati Aceh kembali menetapkan 1 tersangka baru.

"Untuk kasus PDKS Simelue yang ditetapkan sebagai tersangka baru mantan Dirutnya inisialnya AU," kata Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh Chaerul Amir, Rabu (3/10) malam.


Korupsi PDKS Simelue

Chaerul menyatakan komitmennya untuk menyelesaikan penangan kasus korupsi PDKS Simelue hingga tahap penuntutan di Pengadilan bersama kasus dugaan korupsi Alkes RSUZA dan dugaan korupsi perencanaan pembangunan Kantor Wilayah Kementerian Agama Aceh.

"Penyidikannya masih terus berjalan. Jadi prioritaslah,"kata Chaerul Amir.

Sesuai catatan AJNN, peningkatan status pengungkapan dugaan korupsi PDKS Simelue dari penyelidikan ke penyidikan telah dilakukan Kejati Aceh sejak Desember 2015 silam. Pengusutan kasus dugaan korupsi PDKS dilakukan setelah Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh Raja Nafrizal mengeluarkan perintah penyidikan dengan nomor print-17/N.1/Fd.1/09/2015.

“Kasus PDKS yang kita tangani saat ini adalah periode 2002-2012 dan statusnya sudah tahap penyidikan,” kata Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh Raja Nafrizal didampingi Aspidsus Kejati Aceh Hentoro Cahyono saat Pers Gathering 2015 yang digelar di Kantor Kejati Aceh, Senin 4 Januari 2016.

Kejati Aceh

Dalam kesempatan tersebut Kejati Aceh menyatakan telah memanggil beberapa orang yang menangani PDKS sejak 2002 sampai sebelum dilakukan kerjasama operasional (KSO) antara Pemkab Simelue dengan PT Kasama Ganda tahun 2012, untuk dimintai keterangan sebagai saksi. Kejati Aceh juga menetapkan mantan Bupati Simelue berinisal M sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) tahun 2002-2012.

Perusahaan daerah yang dibiayai dari APBK Simelue tersebut terindikasi merugikan negara Rp 51 miliar dari jumlah penyertaan modal sebesar Rp227 miliar. Saat itu, Raja Nafrizal mengaku penyidikan terkendala dalam menghitung jumlah kerugian negara namun tetap mengfokuskan pemeriksaan ke proses awal pendirian perusahaan daerah itu.

"Kami melihat adanya fakta-fakta menarik. Seperti penyertaan modal dari tahun 2002 sampai dengan 2014. Anehnya, modal yang besar, tapi tak ada sedikit pun pemasukan untuk daerah," ujar Raja Nafrizal dalam kesempatan hearing dengan Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh dan Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA), Rabu (20/1) silam.

Kasus PDKS Simelue akhirnya turut diawasi Komisi Pemberantasan Korupsi yang juga menerima laporannya bersama kasus Alkes dan Perencanaan Pembangunan Kantor Kemenag Aceh.

“Dalam perkara ini, penyidik juga terkendala soal kerugian negara sehingga penanganannya agak lama," kata Ketua Tim Koordinasi dan Supervisi Bidang Penindakan KPK, Fikri kepada wartawan usai bertemu (Aspidsus) Kejaksaan Tinggi Aceh T Rahmatsyah di Banda Aceh, Rabu 6 Juni 2018 lalu.( Winarman )