10/23/2018

KPK Ragukan Keahlian Saksi Ahli Irwandi Yusuf | BBC



KPK

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meragukan keahlian Dr. Yongki Fernando, SH, MH, saksi ahli yang dihadirkan pemohon dalam sidang praperadilan yang diajukan Gubernur Aceh non-aktif, Irwandi Yusuf. Selaku ahli, kesaksian Dr Yongki Fenando dinilai tidak relevan dengan perkara yang sedang diperselisihkan (aquo) dalam sidang praperadilan tersebut.

"Ini dikarenakan saksi ahli yang diajukan oleh IY (Irwandi Yusuf) tidak memberikan penjelasan secara komprehensif mengenai Operasi Tangkap Tangan (OTT), Upaya Paksa Penangkapan dan Penahanan serta Penetapan Tersangka. Bahkan Yongki menyatakan bahwa proses penyelidikan sebagaimana diatur KUHAP berbeda dengan proses penyelidikan sebagaimana diatur UU KPK. Pemahaman ahli hanya parsial dan tidak komprehensif," kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah terkait kesimpulan KPK dalam sidang praperadilan itu, Senin (22/10).

Dalam kesimpulannya KPK mengurai bahwa formulasi pasal 1 angka 19 KUHAP pada bagian turut melakukan, maka harus ada barang bukti pada pelakunya.


Irwadi Yusuf

Sementara ketentuan Pasal 111 KUHAP menyebutkan bahwa: “Dalam hal tertangkap tangan setiap orang berhak, sedangkan setiap orang yang mempunyai wewenang dalam tugas ketertiban, ketentraman, dan keamanan umum wajib, menangkap tersangka guna diserahkan beserta atau tanpa barang bukti kepada penyelidik atau penyidik.”

"Ini tidak dipahami saksi ahli yang diajukan IY disidang," kata Febri.

Dalam kesaksiannya sebagai ahli, menurut Yongki ukuran waktu yang digunakan dalam penangkapan adalah 1x 24 jam bukan hari. Yongki juga menyebutkan dalam hal tertangkap tangan, maka tidak diperlukan Surat Perintah Penangkapan sebagaimana ketentuan Pasal 18 ayat (2) KUHAP.

KPK menyimpulkan bahwa Yongki memberikan parameter tersendiri mengenai kejahatan luar biasa atau extra ordinary crime bagi tindak pidana terorisme, tindak pidana narkotika, dan tindak pidana korupsi.

Menurut ahli, tindak pidana korupsi merupakan extra ordinary crime yang biasa, lain halnya dengan tindak pidana terorisme dan tindak pidana narkotika. Namun ahli tidak dapat menjelaskan dasar atau referensi mengenai pandangannya tersebut.