12/17/2018

Kubu Prabowo: Ada Agenda Terselubung dalam Rentetan Kasus Tercecernya E-KTP



Jakarta - Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi Ferry Juliantono menilai, terulangnya kasus e-KTP tercecer di sejumlah wilayah di Indonesia merupakan bentuk kesengajaan. Ferry curiga, ini merupakan hal terencana kelompok tertentu untuk Pemilu 2019.

Kasus e-KTP 

Kasus e-KTP tercecer terulang beberapa kali. Kalau sekali alasan human error masuk akal, kalau terus terjadi berulang kali, ini kesengajaan. Ada agenda setting kelompok tertentu untuk Pemilu 2019," kata Ferry lewat keterangannya, Sabtu (15/12).

Ferry berkaca dari salah satu pemilik e-KTP yang tercecer di daerah Jakarta Timur bernama Dewi Andini Putri. Bahwa sejak 2016, Dewi mengaku memegang e-KTP dan tidak pernah hilang atau dibuang. Masalahnya, e-KTP yang tercecer serupa dengan yang dia pegang. Baik foto dan alamat. Hanya cetakannya berbeda yaitu tahun 2013.

Ferry mengatakan, fakta-fakta dan temuan di lapangan tersebut menunjukkan bagaimana bobroknya birokrasi Kementerian Dalam Negeri dalam mengurus data kependudukan. Menurutnya, bobroknya birokrasi itu seolah disengaja untuk membuka ruang bagi petahana 'mengamankan' Pemilu 2019.

"Bobroknya birokrasi Kemendagri seperti disengaja untuk memenangkan petahana di pencoblosan 17 April nanti. Meskipun selalu dibantah dengan alasan kecolongan atau apa pun, namun tidak menutup kemungkinan ada agenda terselubung dalam rentetan kasus e-KTP untuk mengamankan Pemilu 2019 nanti," tegas Ferry.

Politikus Partai Gerindra itu mengimbau semua pihak bersama-sama mengawasi jalannya Pemilu 2019 supaya bersih, jurur, adil dan jauh dari kecurangan.

"Jika kasus tercecernya e-KTP dan masalah DPT tidak diselesaikan segera, hampir dipastikan, Pemilu 2019 tidak akan berjalan dengan bersih, jujur dan adil," ucap Ferry.

Kegagalan Sistematis

Sementara itu, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengkritisi permasalahan tercecernya e-KTP yang beberapa kali terjadi belakangan. Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menyebut masalah ini mesti diperhatikan secara serius.

"Ini kejadian luar biasa dan perlu mendapat perhatian serius. Kejadian yang berulang berulang menunjukkan bahwa ada kegagalan sistematis dalam mengelola masalah KTP-el ini," kata Mardani kepada wartawan, Jumat (14/12/2018).

Mardani meminta kasus e-KTP tercecer tersebut di cermati secara menyeluruh. Apalagi jika masalah itu dianggap terkait 31 juta data Dukcapil yang belum masuk Daftar Pemilih Tetap (DPT).

"Sebelum ada audit susah membuktikan. Termasuk susah menolaknya. Karena itu perlu audit total dalam masalah ini. Keengganan pemerintah melaksanakan audit perlu dipertanyakan," ujar Mardani.

Dia menambahkan, motif persoalan ini bisa diketahui setelah audit total. Hasilnya juga harus diumumkan secara transparan dan akuntabel kepada publik. Apalagi, Mardani mengingatkan ada kasus e-KTP bisa diperjualbelikan di pasar.

"Ini merupakan pelecehan pada hukum dan aturan kita," ucapnya.

Reporter: Muhammad Genantan Saputra
Sumber: Liputan6